Waspada, Enam Provinsi Ini Justru Sumbang Stunting Terbanyak

by — Agustus 12, 2026
4 minutes read
image Website Resmi Pengurus Cabang Persatuan Ahli Gizi Anak Indonesia Kabupaten Labuhan Batu Utara

Ringkasan Cepat:

  • Prevalensi stunting nasional turun ke 19,8% pada 2024, dari 21,5% setahun sebelumnya
  • Enam provinsi — Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, NTT, dan Banten — menyumbang jumlah balita stunting terbesar secara absolut
  • Jawa Barat sendiri mencatat sekitar 638.000 balita stunting, tertinggi secara nasional

Jakarta, 12 Agustus 2026 — Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024 mengungkap enam provinsi yang justru menyumbang jumlah balita stunting terbanyak secara nasional, meski prevalensi stunting Indonesia berhasil ditekan menjadi 19,8%.

Mengapa Ini Penting?

Analisis jumlah balita stunting berdasarkan wilayah Indonesia

Selama ini sorotan publik soal stunting sering tertuju ke wilayah timur Indonesia, yang memang mencatat persentase prevalensi tertinggi per populasi balita. Tapi ada sisi lain yang jarang dibahas: dari sisi jumlah anak riil yang terdampak, provinsi-provinsi padat penduduk di Jawa dan Sumatera justru menyumbang beban terbesar.

Menurut data yang dipublikasikan lewat laman resmi percepatan penurunan stunting pemerintah, enam provinsi dengan jumlah balita stunting terbesar adalah Jawa Barat dengan sekitar 638.000 balita, disusul Jawa Tengah (485.893 balita), Jawa Timur (430.780 balita), Sumatera Utara (316.456 balita), Nusa Tenggara Timur (214.143 balita), dan Banten (209.600 balita). Artikel 1 dari 5 Balita Indonesia Masih Stunting pernah membahas gambaran nasionalnya secara lebih menyeluruh.

Ini artinya, strategi penurunan stunting tidak bisa hanya fokus ke daerah dengan persentase tertinggi. Provinsi berpenduduk besar, meski prevalensinya terlihat “moderat” secara persen, tetap menyimpan jumlah anak terdampak yang sangat signifikan.

“Target kita tahun lalu adalah 20,1%, dan alhamdulillah hasil survei menunjukkan 19,8%.” — Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kesehatan RI, diseminasi hasil SSGI 2024 di Jakarta

Reaksi dan Dampak

Pemetaan enam provinsi dengan jumlah balita stunting terbesar di Indonesia

Kementerian Kesehatan menegaskan capaian ini belum cukup. Target nasional 2025 adalah menekan prevalensi ke 18,8%, dengan target jangka panjang 14,2% pada 2029 sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.

Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Kemenkes, Prof Asnawi Abdullah, menyoroti akar masalah yang masih bertahan: faktor ekonomi keluarga. Anak dari rumah tangga termiskin, menurutnya, punya “risiko dua kali lebih besar dibandingkan dengan anak-anak yang lahir dari” kelompok rumah tangga paling mampu.

Kondisi ini sejalan dengan temuan di tingkat kabupaten. Di Sumatera Utara — salah satu dari enam provinsi penyumbang jumlah balita stunting terbesar — persoalan serupa juga terlihat di Labuhanbatu Utara, seperti pernah diulas dalam artikel Stunting di Labuhanbatu Utara: Tantangan Gizi Anak Keluarga Buruh Sawit, yang menyoroti keterbatasan akses pangan bergizi di keluarga pekerja perkebunan.

Di sisi lain, ada provinsi yang justru jadi contoh keberhasilan. Bali mencatat prevalensi stunting terendah nasional di angka 8,6%, diikuti Jawa Timur (14,7%) dan Kepulauan Riau (15%) — meski Jawa Timur sendiri tetap masuk daftar enam besar dari sisi jumlah absolut karena populasi balitanya sangat besar.

Kronologi Peristiwa

Perbedaan konteks wilayah dalam penanganan stunting di Indonesia
WaktuKejadianSumber
2019Prevalensi stunting nasional tercatat 27,7%BKPK Kemenkes
2023Prevalensi turun menjadi 21,5%SSGI 2023
26 Mei 2025Diseminasi hasil SSGI 2024 di Gedung Kemenkes, Jakarta: prevalensi 19,8%Kemenkes RI
Kuartal III 2025Publikasi Data Intervensi Stunting TW III-2025 soroti enam provinsi prioritasKemenkes RI
2026SSGI tidak dilaksanakan; penurunan berikutnya diukur pada survei 2026Kemenkes RI

Apa Selanjutnya?

Intervensi gizi ibu dan balita untuk mempercepat penurunan stunting Indonesia

Pemerintah sudah menyusun Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting (Stranas P3S) yang menekankan pencegahan sejak masa pra-kelahiran, mencakup 11 intervensi spesifik untuk remaja putri dan ibu hamil, ditambah 9 intervensi sensitif lintas sektor.

Kemenkes membagi pendekatan intervensinya jadi dua lapis: pencegahan masalah gizi sejak remaja putri hingga ibu hamil, dan perbaikan masalah gizi sebagai “pagar terakhir” bagi balita yang sudah berisiko. Evaluasi internal Kemenkes menyebut lapisan kedua ini masih perlu diperkuat, karena penurunan tahunan harus dipercepat dua kali lipat dari capaian sebelumnya agar target 2029 tercapai.

Untuk orang tua di enam provinsi tersebut, langkah paling konkret tetap dimulai dari rumah: memastikan 1.000 hari pertama kehidupan anak terpenuhi gizinya. Panduan praktis soal ini pernah dibahas dalam Pilar Gizi Seimbang Anak, termasuk pilihan menu harian seperti yang diulas di 10 Sayuran untuk Pertumbuhan Anak dan dampak tekanan ekonomi keluarga terhadap gizi anak yang sempat disorot dalam Gizi Anak Labuhanbatu Utara Tertekan.

Konsultasikan dengan dokter anak sebelum mengambil tindakan terkait status gizi atau tumbuh kembang anak Anda.


Artikel ini ditulis oleh Crystal, kontributor kesehatan gizi anak di Pengurus Cabang Persatuan Ahli Gizi Anak Indonesia (PAGA) Kabupaten Labuhan Batu Utara.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *